Keberadaan Tanah Adat di Bali

Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Maka dari itulah sangat dibutuhkan pengaturannya lewat hukum termasuk hukum adat.

Ilustrasi – Tanah Adat

Ada 2 hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu :

  1. Karena sifatnya

    Yaitu karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap, walaupun mengalami keadaan-keadaan yang bagaimanapun, bahkan menjadi lebih menguntungkan. Misalnya : sebidang tanah yang di atasnya tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan, jika dibakar dan setelah api padam, tanah tersebut akan muncul lagi, tetap berwujud tanah seperti semula. Jikalau dilanda banjir, malahan setelah airnya surut, muncul kembali sebagai sebidang tanah yang lebih subur dari semula.

  2. Karena fakta

    Yaitu suatu kenyataan, bahwa tanah itu :

  • Merupakan tempat tinggal dari kelompok orang
  • Memberikan kehidupan pada kelompok orang
  • Merupakan tempat di mana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan
  • Merupakan pula tempat tinggal dari roh-roh suci leluhur

Pertalian antara manusia dengan tanahnya, demikian amat erat, karena merupakan unsur yang berpasangan dan seharusnya dapat dianggap sebagai pertalian hukum umat manusia dengan tanah.

Melihat kenyataan yang demikian maka antara kelompok orang dengan tanah yang didiaminya terdapat hubungan yang amat erat, serta bersifat “religius magis“. Hubungan yang erat dan bersifat religius magis ini menyebabkan kelompok orang, memperoleh hak untuk menguasai tanah dalam arti memanfaatkan tanah itu memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu serta berburu terhadap binatang-binatang yang ada di situ

Rupa-rupanya dari jaman dahulu tanah yang didiami oleh kelompok orang yang jelas ada yang sebagai pemimpin kelompok dapat mengatur penggunaan tanah, yang sifatnya turun-temurun, bagaikan sebuah warisan dari leluhurnya, kiranya inilah disebut “tanah adat“.

Maka itu penggunaan tanah adat dapat berlaku ke dalam (kelompok adat) dan dapat juga berlaku keluar, seperti :

  1. Kelompok persekutuan itu beserta warganya yang berhak dengan bebas menggunakan tanah-tanah adat yang ada di sekitarnya
  2. Orang luar hanya boleh menggunakan tanah tersebut, dengan ijin penguasa kelompok persekutuan tersebut, tanpa ijin itu dianggap melakukan pelanggaran
  3. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah kekuasaannya, untuk kepentingan mereka bersama
  4. Persatuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan pelanggaran
  5. Hak tanah adat tidak dapat dilepaskan atau dipindah tangankan, diasingkan untuk selamanya.
  6. Hak atas tanah adat yang sudah digarap yang sudah diliputi oleh hak perseorangan

Walaupun demikian keberadaannya namun dengan adanya perkembangan jaman, maka perlu bagi kita masyarakat Hindu di Bali dengan adat-istiadatnya, dapat mempertahan tanah adat, karena hal itu bersangkut paut dengan kehidupan beragama.


Sejarah dan Jenis-Jenis Tanah Adat di Bali

Tinjauan Sejarah

Di atas telah diberikan batasan tentang pengertian tanah adat, yang dirumuskan sebagai tanah-tanah milik persekutuan/kelompok, kaum, suku, marga, desa dan sebagainya yang sama sekali bukan milik perseorangan, walaupun yang bersangkutan telah memanfaatkan bagi kelangsungan hidupnya, oleh karena itu dapat kita katakan bahwa adanya tanah-tanah adat itu adalah bersamaan timbulnya dengan persekutuan atau paling tidak agak lebih dahulu ada persekutuan dari pada tanah-tanah adat.

Maka itu untuk menelusuri sejarah tanah adat harus dimulai dari sejarah timbulnya persekutuan yang dalam hal ini bersangkut paut tak terpisahkan dengan sejarah tanah adat tersebut.

Sebagaimana kita ketahui di Bali yang menguasai tanah adat adalah Desa Adat yang pertama kali. Baru kemudian karena sesuatu hal ada penyerahan kepada perorangan kelompok warga desanya untuk mempergunakan sesuai dengan keperluannya, seperti : mendirikan Pura, tanah bukti (laba) dan sebagainya.

Dalam menguraikan sejarah tanah adat di Bali, amatlah sulit karena tidak adanya data yang memadai, oleh karena itu sebagai acuan adalah Babad Bhuwana Tattwa Resi Markandya. Dalam pustaka lontar itu disebutkan tentang kedatangan Resi Markandya ke Pulau Bali dari Jawa Timur, yakni Gunung Rawung. Sebelum kedatangan beliau, Bali adalah merupakan hutan belantara.

Adapun tujuan Resi Markandya datang ke Bali adalah untuk mengembangkan ajaran-ajaran Agama, dengan konsepsi Trisaktipaksa, khususnya Waisnawapaksa dan ajaran tentang tatacara melakukan upacara dan upakara (bebanten) pada masyarakat Bali (Hyun ngawredyaken ikang tattwa-tattwa Trisaktipaksa, makadi Wisnwapaksa mwah sopacaraning tata upacarasaprakara).

Kedatangan Resi Markandya ke Bali pada mulanya bersama pengikutnya (sisya) sebanyaknya 8.000 orang (sumber lain 800 orang). Dalam kedatangannya dengan merabas hutan untuk dijadikan pondok-pondok, namun tidak mohon ijin kepada dewa-dewa penghuni Pulau Bali. Maka sisyanya banyak mendapatkan gangguan, yaitu kena wabah penyakit. Atas dasar itu beliau kembali lagi ke Gunung Rawung (Jawa Timur), bertapa untuk mohon petunjuk, agar beliau bersama sisya selamat di Bali. Atas petunjuk dewa di gunung Rawung, beliau kembali ke pulau Bali dengan pengikutnya sebanyak 4.000 orang (sumber lain 400 orang). Dengan mohon ijin di Gunung Agung, lalu merabas hutan dijadikan pondok-pondok tempat tinggal dan menanam Panca Dhatu di Basukihan, selamatlah keberadaan Resi Markandya bersama para sisyanya.

Mengenai kedatangan Resi Markandya ke Bali, tentang angka tahun, sulit untuk menentukannya, karena terbatasnya data-data yang memuat tentang itu. Namun para sujanawan memperkirakan kedatangan Resi Markandya ke Bali adalah pada awal abad ke-8. hal ini dibandingan dengan Prasasti Dinaya yang berangka tahun 760 Masehi, yang menyebutkan tentang perjalanan Resi Agastya. Dalam Prasasti Dinaya ada disebutkan, banyak para Maharesi yang tirthayatra ke Bali (anglanglang desa pradesa), termasuk Resi Markandya.

Dalam hubungannya dengan keberadaan Desa Adat yang di Bali, sesuai dengan pustaka lontar Bhuwana Tattwa Rsi Markandya, disebutkan sebagai berikut :

“Mangkin dwaning sampun makweh olih angrabas wana walantara, irika Sang Yogi Markandya mahyun ngamimitin Kahyangan Desa, kala irika Sang Yogi ngicen panjake pahan tanah sami, mangda molih cukup pakarangan mwang tegal tuluk-tulukan miwah karang tegal. Sang mikukuhin ika kawastanin “Desa”, Desa ika ne wenang mikukuhin Parhyangan Desa”.

(Sekarang setelah banyak dapat merabas hutan belantara, maka sang Yogi Markandya, berkeinginan membangun Kahyangan Desa, saat itu juga Sang Yogi memberikan sisyanya/pengikutnya pembagian tanah, untuk pekarangan, tegal, sawah. Penyelenggaranya disebut dengan “Desa“. Desa inilah yang mempunyai tugas dan kewajiban mengurus Pura Kahyangan Desa).

Disamping sudah adanya sebutan Desa, Kahyangan Desa dan pembagian tanah, ada pula sebutan Subak, Pakaseh dan Banjar.

“Sang mikukuhin toya kawastanin Pakaseh, ika ne wenang ngepahang toya ne punika. Sang mikukuhin sawah kawastanin Subak. Ya hana wang antaka pejah, sang mikukuhin ika kawastanin Banjar, ika wenang rawuhing atatiwanya”.

(Yang mengurus masalah pengairan disebut Pakaseh, yang mengurus masalah sawah disebut Subak. Bila ada orang yang meninggal dunia, yang menyelenggarakannya adalah apa yang disebut dengan Banjar, ia lah yang diberi tugas menyelesaikan tata upacara kematiannya).

Berdasarkan kutipan dan keterangan di atas, bahwa istilah serta pengertian-pengertian, seperti : Desa, Kahyangan, Parhyangan, Pakaseh, Subak dan Banjar, serta pembagian tanah kepada warganya oleh Desa, ada pada masa kedatangan Resi Markandya. Hanya yang perlu mendapatkan penjelasan adalah sebutan “Desa”, pengertian Desa dapat diartikan orang atau Krama Desa dan dapat juga diartikan tempat/wilayah teritorial.

Setelah kedatangan Resi Markandya, muncullah Kerajaan Mayadanawa (959 – 974 Masehi). Semasa pemerintahan Mayadanawa, masyarakat Bali mengalami kesengsaraan, kemelaratan, karena apa yang ditanam tidak bisa tumbuh, sehingga rakyat kekurangan pangan. Hal ini diakibatkan oleh prilaku Mayadanawa yang melarang rakyat Bali menyelenggarakan yadnya di Besakih.

Dengan hancurnya Kerajaan Mayadanawa, maka muncullah kerajaan yang diperintah oleh suami istri, yaitu : Dharmodayana Warmadewa dengan permaisurinya Gunapriyadharmapatni, memerintah tahun 988 – 1011 Masehi. Pada masa pemerintahan raja suami isitri ini sangat memperhatikan masalah agama, sehingga suasana daerah Bali dengan masyarakatnya kembali tentram dan damai. Tetapi ketentraman ini tidak berlangsung lama, dengan adanya penganut-penganut aliran/sekte, yang dianut oleh masyarakat Bali, akhirnya menimbulkan banyak ketegangan-ketegangan sosial. Melihat situasi yang kurang menguntungkan dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintahan, maka baginda raja menganggap perlu untuk mendatangkan tokoh-tokoh dalam bidang agama Hindu atau rohaniwan Hindu dari Jawa Timur.

Ketika itu di Jawa Timur ada 5 pendeta bersaudara, yang lebih dikenal dengan sebutan Panca Pandita atau Panca Tirtha, yaitu :

  1. Mpu Genijaya
  2. Mpu Sumeru
  3. Mpu Ghana
  4. Mpu Kuturan
  5. Mpu Bharadah.

Dari 5 pandita itu 4 orang diantaranya didatangkan ke Bali, secara berturut-turut, yaitu :

  1. Mpu Sumeru, pada hari Jumat Kliwon wara Pujut, Purnamaning Kawelu, Isaka 921 atau 999 Masehi, dan berparhyangan di Besakih.
  2. Mpu Ghana, pada hari Senin Kliwon wara Kuningan, Isaka 922 atau tahun 1000 Masehi dan berparhyangan di Gelgel.
  3. Mpu Kuturan, pada Buda Kliwon wara Pahang, Isaka 923 atau tahun 1001 Masehi dan berparhyangan di Padangbai (Silayukti)
  4. Mpu Gnijaya, pada hari Kemis Kliwon, wara Dungulan, sasih Kedasa dan berparhyangan di Bukit Bisbis (Lempuyang).

Mpu Bharadah tidak ikut ke Bali, melainkan menetap di Jawa Timur, yaitu berparhyangan di Lemahtulis Pajarakan.

Dari keempat pendeta yang datang ke Bali, agaknya Mpu Kuturan yang paling menonjol, dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Sesampainya di Bali oleh raja, Mpu Kuturan diangkat sebagai Ketua Majelis, yang bernama “Pakira-kiran ri Jro Makabehan“, ketika itu beliau diabhiseka Raja Kertha Mpu Kuturan. Di dalam masa jabatan beliau itulah diadakan Pasamuan Agung, dengan mengambil tempat di Bata Anyar.

Yang diundang dan hadir dalam pertemuan itu adalah tokoh-tokoh masyarakat Bali Aga (Bali Pegunungan), sebagai wakil 6 sekte agama Hindu, sehingga Pasamuan Agung itu dihadiri oleh 3 komponen, yaitu :

  1. Komponen tokoh-tokoh Bali Aga, sebagai wakil dari 6 sekte agama Hindu.
  2. Komponen perutusan dari Jawa (Timur), dengan Mpu Kuturan sebagai pemimpin atau yang mewakili dan sekaligus sebagai pamrakarsa pertemuan.
  3. Komponen dari paham Budha Mahayana.

Oleh karena dihadiri oleh tiga komponen atau kelompok, pertemuan itu disebut “Pasamuan Tiga“, yang bermakna pertemuan segi tiga. Sesudah dari masing-masing komponen mengeluarkan pendapatnya, oleh Mpu Kuturan sebagai pimpinan pertemuan, ditarik suatu kesimpulan yaitu adanya titik kesamaan yang sifatnya prinsipil dan dicetuskan paham “Tri Murti“.

Dari persidangan-persidangan yang dilakukan, maka lahirlah 5 keputusan pokok, yaitu :

  1. Paham Tri Murti dijadikan dasar keagamaan yang didalamnya telah mencakup seluruh paham keagamaan yang berkembang di Bali pada waktu itu.
  2. Pada setiap Desa Adat atau Desa Pakraman harus didirikan Kahyangan Tiga, yaitu : Pura Desa/Baleagung, Puseh atau Segara dan Dalem (Hulun Setra) dan keharusan adanya Pura di sawah yang menjadi penyungsungan Krama Subak yang disebut Pura Ulunsiwi atau Bedugul.
  3. Pada tiap-tiap Rumah Pakarangan, harus didirikan bangunan suci yang disebut Sanggah atau Mrajan.
  4. Semua tanah-tanah pakarangan dan tanah-tanah yang terletak di sekitar Desa Adat atau Desa Pakraman, yang berarti termasuk tanah Kahyangan Tiga adalah milik Desa Adat atau Desa Pakraman, yang berarti pula milik Kahyangan Tiga dan tanah-tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan.
  5. Nama Agama yang dianut oleh masyarakat Bali ketika itu adalah Agama Siwa Budha.

Jika memperhatikan pada point 4 di atas maka akan tercermin di sana, bahwa tanah milik perseorangan sama sekali tidak dibenarkan. Maka itu di sini dapat kita temukan konsepsi tanah desa adat.

Dengan adanya keputusan Samuan Tiga, yang terurai di atas, banyak orang berpendapat, bahwa : paham Tri Murti, Desa Adat, Kahyangan Tiga, tercetus pada masa Mpu Kuturan, sehingga Mpu Kuturan disebut “Arsitek Kahyangan Tiga, dengan Desa Adat atau Desa Pakraman serta Awig-awignya”.

Dari pengertian ini konsepsi Mpu Kuturan yang nantinya dikenal dengan sebutan “Tri Hita Karana” yang dicetuskan belakangan yakni pada Paruman Parisada tahun 1959 di Dwijendra.


Jenis-jenis Tanah Adat di Bali

Tanah Adat di Bali, lebih umum disebut dengan “Tanah Desa“, dapat dibedakan menjadi :

  1. Tanah Druwe Desa, seperti : tanah pasar, tanah lapang, tanah kuburan/Setra, tanah bukti.
  2. Tanah Palaba Pura, adalah tanah-tanah yang dulunya milik Desa (dikuasai Desa), yang khusus dipergunakan untuk keperluan Pura atau Palaba Pura. Tanah ini ada 2 macam, yaitu : Tanah yang khusus untuk tempat Kahyangan dan Tanah yang dipergunakan guna pembiayaan atau keperluan Pura.
  3. Tanah Pekarangan Desa (PKD), adalah tanah yang dikuasai oleh Desa, yang diberikan kepada warga Desa (Krama Desa), untuk tempat mendirikan perumahan, dengan luas tertentu yang pada umumnya hampir sama setiap anggota Krama Desa. Kewajiban yang melekat pada Krama tersebut, dikenah dengan “Ayahan“, merupakan kewajiban berupa tenaga atau materi (peson-peson) kepada Desa Adat.
  4. Tanah Ayahan Desa (Ay Ds), adalah merupakan tanah yang dikuasai oleh Desa, yang penggarapannya diserahkan kepada masing-masing Krama Desa, dengan hak untuk dinikmati, dengan kewajiban untuk memberikan “Ayahan“, berupa tenaga atau materi kepada Desa Adat.

Semua tanah-tanah yang disebut di atas adalah disebut Tanah Desa dalam arti luas.

Disamping penglompokkan dalam arti luas, dapat pula dikelompokan dalam arti sempit, terhadap tanah-tanah Desa Adat di Bali, dengan memakai ukuran, siapa yang menguasai tanah adat tersebut. Sehingga kita temukan :

  1. Tanah Adat yang dikuasai oleh Desa Adat, yaitu : Tanah Druwe Desa dan Tanah Laba Pura.
  2. Tanah Adat yang dikuasai oleh perseorangan (masing-masing Krama Desa Adat), yaitu : Tanah Pekarangan Desa dan Tanah Ayahan Desa.


Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa pokok pikiran, yaitu :

  1. Tanah adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik itu karena sifatnya yang tetap maupun karena fakta sebagai tempat tinggal.
  2. Melihat kenyataan yang demikian maka antara kelompok atau persekutuan dengan tanah yang diduduki, terdapat hubungan erat sekali, dan bersifat religius magis.
  3. Tanah yang dikuasai oleh Desa disebut Tanah Desa/Tanah Druwe Desa, yang dapat diserahkan pengelolaannya pada perseorangan/Krama Desa, walaupun demikian bukan merupakan hak milik, sehingga tidak boleh diperjualbelikan.
  4. Krama Desa yang diserahkan Tanah Desa tersebut, mempunyai suatu kewajiban, yakni : berupa Ayahan Desa atau Peson-Peson yang diperlukan oleh Desa.
  5. Tanah Druwe Desa, pada hakekatnya adalah berfungsi ekonomis, sosial dan fungsi keagamaan.


Saran

  1. Bagi para Pangemong Adat/Kelihan Desa Adat/Bendesa Adat, kiranya sudah harus memulai untuk mengambil langkah-langkah, terhadap pelestarian Ayahan.
  2. Untuk pelestarian Ayahan, kiranya dapat diambil langkah, yaitu mewajibkan setiap orang umat Hindu yang tinggal di wilayah Desa Adat, untuk Tedun Ngayah (sesuai dengan Dresta).
  3. Setiap anggota Krama Desa, yang telah kawin/pernah kawin, hendaknya wajib kena Ayahan (sesuaikan dengan kebutuhan).
  4. Hindari adanya pengalihan hak atau jual beli terhadap Druwe Desa, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan, yakni diperlukan untuk kegiatan-kegiatan sosial, untuk kepentingan pemerintah dan lain-lainya, tetapi tetap melalui Keputusan Paruman Desa.
Advertisements

One thought on “Keberadaan Tanah Adat di Bali

  1. rahajeng siang Pak Wayan Adi. Matur suksma atas penjelasannya yang sangat berguna untuk kami disaat kami butuh penjelasan mengenai hal PKD.
    Boleh ya pak kalau saya hubungi Bapak untuk pertanyaan yang nanti akan muncul perihal pertanahan di bali.

    Hormat saya, Ibu Thres

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s