Kedudukan Wanita Dalam Masyarakat Hindu

Pendahuluan

Pengetahuan tentang kedudukan kaum wanita dalam masyarakat merupakan suatu perhatian khusus, terutama bagi penilai-penilai masyarakat, karena pada umumnya kedudukan kaum wanita pada masyarakat itu dapat dipandang sebagai bias untuk mengetahui maju mundurnya masyarakat. Pengetahuan tentang kedudukan kaum wanita teristimewa dalam masyarakat Hindu, memberikan penjelasan-penjelasan yang amat menarik perhatian. Dalam pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan, pengetahuan kita tentang wanita dan kedudukan mereka ataupun sikap masyarakat terhadap mereka memang sangat sedikit sekali kita ketahui. Tetapi mengingat persoalan kedudukan wanita dalam masyarakat, memang merupakan hal-hal yang memberikan cermin tentang kedudukan kemajuan masyarakat, maka di bawah ini akan mendapat penjelasan-penjelasan tentang kedudukan wanita dan sikap masyarakat Hindu terhadap kaum wanita.

Kedudukan Wanita Dalam Sastra Hindu

Kalau kita meninjau pertumbuhan dan asal mula kedudukan wanita dalam masyarakat Hindu, maka dapat kita sampaikan, bahwa pada dasarnya kaum wanita mempunyai kedudukan yang amat tinggi pula, sejajar dengan kedudukan kaum pria pada jaman Weda. Tentang keterangan yang dapat kita kemukakan sebagai bukti, dapat kita jumpai dalam Reg Weda, dimana dikemukakan bahwa suami istri menduduki tempat yang sama dalam setiap yadnya dan sering pula dikenal dengan sebutan Dampati, untuk menyebutkan suami istri dalam rumah tangga. Di dalam dunia Sastra Weda kita sangat sering menjumpai keterangan-keterangan tentang kemajuan-kemajuan kaum wanita, seperti misalnya : ada yang sebagai penyair, telah menggubah mantra-mantra Weda, sebagai ahli filsafat dan lain-lainnya.

Di dalam Reg Weda dijumpai keterangan bahwa Wiswawara dari Gotra Atri, dikatakan sangat terkenal sebagai filosuf (Brahma Wadini), mahir dalam mantra-mantra (mantra drstri) dan juga sebagai penggubah lagu pujaan (stawa). Ghosa juga seorang wanita dari Rsi Kaksiwan, sebagai penulis salah satu lagu pujaan dari Reg Weda dan begitu juga disebutkan, seperi Lopamudra, Apala, Indrani, Sikata, Niwawari, Gargiwasaknawi, Maitreyi, Pthyawasti, Gandharwa Grehita (Silakrama).

Beberapa tahun kemudian, keterangan-keterangan baru kita jumpai di dalam kitab-kitab Brahmana. Pada umumnya menunjukkan bahwa kedudukan kaum wanita sederajat dengan kaum pria. Di dalan Sathapatha Brahmana, dikatakan bahwa sang suami mengajak istrinya bersama agar dapat sama-sama masuk sorga. Ajakan inipun mendapat jawaban “ya” dari sang istri. Tetapi selanjutnya dalam kitab yang sama kita mendapat keterangan dimana dijelaskan bahwa pada umumnya wanita itu mempunyai intelek yang sama dengan kaum pria, dan dikatakan kaum wanita itu lebih emosional jika dibandingkan dengan kaum pria dan oleh karena itu wanita sering lebih mudah terjerumus.

Ada sebuah ceritra Dewi Gayatri yang sedang membawa amreta atau soma dari sorga, seorang Gandharwa dikatakan telah mencurinya dari Gayatri. Para Dewata dikatakan selanjutnya berusaha memikirkan suatu akal tentang bagaimana mereka dapat memperoleh lagi soma itu kembali dari Gandharwa itu. Setelah diketahui oleh para dewata, bahwa gandharwa itu amat senang dengan wanita, maka dikirimnyalah Dewi Wak (Dewi Sabda), yang akhirnya berhasil mendapatkan kembali soma itu. Tetapi karena Gandharwa itu tidak membiarkan mereka itu pergi begitu saja, maka dimintanyalah wanita yang oleh para dewa disetujui dengan syarat tidak memaksanya. Mula-mula dikatakan dewa-dewa itu hampir kehilangan akal karena Gandharwa itu sangat pandai membujuk wanita, sehingga hampir-hampir saja Dewi Wak mau mengikuti kehendak Gandharwa itu. Tetapi karena para dewa itu tahu kelemahan kaum wanita, maka para dewa memperlihatkan permainan suling kepadanya, sehingga akhirnya Dewi Wak, lalu mengikuti dewa-dewa itu. Dengan demikian maka jelaslah sudah dikatakan bahwa wanita itu sangat emosional dan sangat mudah terjerumus.

Lebih jauh keterangan-keterangan tentang kedudukan kaum wanita kita jumpai pula dalam kitab Itihasa, seperti : Mahabharata dan Ramayana. Di dalam kitab Ramayana, kita memperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut :

  1. Kausalya, ibunya Sang Rama dikatakan sembahyang Swasti Yaga, yaitu sembahyang meminta kebahagiaan, untuk putranya yang akan diangkat jadi putra mahkota.
  2. Sita adalah sebagai wanita yang utama, disamping nama-nama yang dihormati, seperti Ahalya, Drupadi, Tara dan Mandodhari. Pentingnya Dewi Sita sebagai wanita yang utama, karena Sita dikatakan dengan rela hati meninggalkan semua kebahagiaan hidup mewahnya dalam istana walaupun Rama melarangnya ikut, karena itu akan berarti penderitaan bagi Sita.

Apakah yang dapat kita simpulkan dari keterangan ini ? Dari keterangan yang terkumpulkan menunjukkan bahwa wanita pada saat itu masih mempunyai kedudukan yang terhormat. Selanjutnya di dalam kitab Mahabharata kita memproleh keterangan-keterangan yang sama pula, misalnya seperti :

  1. Dalam Santi Parwa, kita memproleh keterangan tentang wanita bernama Sulabha yang dikatakan membicarakan hal-hal tentang bagaimana caranya untuk mencapai moksa, dengan yoga yang ia telah kuasai.
  2. Di dalam Wana Parwa, Drupadi dikatakan telah memberikan nasehat-nasehatnya kepada Raja Yuddhistira yang bersedih memikirkan sebab dan akibat perang yang terjadi kalau Bharatayuddha itu terjadi.
  3. Dari Anusasana Parwa, Bhisma dikatakan telah menjelaskan tentang wanita kepada Yuddhistira yang sedih karena wanita dianggapnya bebal, jahat dan lain-lainnya, yang selanjutnya oleh Bhisma dijelaskan alasan-alasannya. Bhisma lebih lanjut menjelaskannya, agar wanita itu seharusnya dipuja-puja dan diperlakukan dengan penuh kecintaan (lalayitawya). Di mana seseorang itu mengagung-agungkan wanita maka di situlah laksana adanya dewa menjelma di hadapan kita. Selanjutnya dalam Parwa ini bahwa Dewi Kesuburan (Dewi Sri) dikatakan bertahta pada kaum wanita yang berbudi bahasa luhur dan tinggi. Dalam Parwa ini pula kita mendapatkan keterangan tentang percakapan antara Sewa Siwa dengan istrinya Uma, yang diminta agar mau menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban kaum wanita.
  4. Di dalam Santi Parwa kita memperoleh keterangan di mana wanita dapat pula dinobatkan menjadi raja putri kalau raja itu meninggal di medan perang, tanpa meninggalkan anak laki.
  5. Selanjutnya di dalam kitab ini juga menjelaskan bahwa wanita itu tidak boleh dipaksakan untuk mengawini orang yang bukan menjadi pilihannya.

Didalam kitab Dharmasastra, ada keterangan-keterangan, sebagai berikut :

  1. Manu mengatakan wanita itu harus selalu dihormati oleh ayah, saudara laki-laki, suami dan lain-lainnya, yang betul-betul mengharapkan kebahagiaan. Wanita itu harus dihormati, oleh karena wanita itu adalah Dewi itu sendiri. Dijelaskan pula di dalam keluarga wanita itu dicintai oleh suaminya dan suami merasa bahagia karena itu, maka di situlah kebahagiaan itu bertahta.
  2. Di dalam Kitab Smretikara, dijumpai keterangan yang aneh yang mengatakan bahwa untuk kaum wanita harus diadakan upacara penyucian (samskara) dan dalam upacara ini tidak boleh menggunakan mantra-mantra. Yadnya yang dilakukan oleh wanita akan menyusahkan hati dewa-dewa dan upacara Agnihotra yang dilakukan oleh wanita dapat menyengsarakan kehidupan keluarga. Berhubung dengan keterangan yang diberikan oleh Smretikara, kita menjumpai pula keterangan-keterangan tentang wanita dari Harita yang dikatakan telah membedakan dua macam wanita, yaitu wanita yang ahli dalam methaphysika disebut Brahma Wadini dan wanita yang lebih suka hidup berumah tangga, setelah menamatkan pelajarannya yang disebut Sadhowadhu. Dan karena itu, demikian Harita selanjutnya mengatakan, wanita itu tidak sama dengan Sudra dan oleh karena itu maka wanita itu harus disucikan pula dengan memakai mantra-mantra yang diambil dari kitab suci Weda.
  3. Manu selanjutnya mengatakan bahwa pria tidak boleh campur atau tidur berdekatan dengan wanita yang sedang haid, walaupun mungkin pria itu sedang mabuk asmara, karena kalau ini akan dilakukan maka kebajikan pria itu, kebijaksanaannya, kekuatan, penglihatan dan usia umurnya akan ternodai. Dikatakan pula seseorang yang menyentuh wanita yang sedang haid, maka mereka pula akan mendapatkan nodanya. Selanjutnya dikatakan bahwa wanita itu sebagai sang ibu adalah orang yang paling terhormat, lebih dari bapak sendiri. Jika ada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak ada orang yang memberi perlindungan, tidak mempunyai anak dan masih suci atau janda dengan tidak meninggalkan apa-apa, tidak mempunyai sanak saudara, maka wajiblah raja memberikan perlindungan kepadanya.

Dari penilaian yang dapat dikemukakan atas apa-apa yang telah disimpulkan di atas, maka nyatalah adanya pengertian-pengertian berikut :

  1. Pada jaman Weda, jaman Dharmasastra, kedudukan kaum wanita masih sangat tinggi, walaupun di sana sini menunjukkan adanya kegoncangan dalam status wanita dalam masyarakat sebagai sikap-sikap baru terhadap kaum wanita.
  2. Sering pula dipandang kelemahan wanita, karena pengaruh fisik, seperti terjadinya haid, sehingga mulai ada penurunan kedudukan kaum wanita, setelah jaman Dharmasastra.
  3. Tindakan-tindakan yang kejam pada wanita dalam rumah tangganya yang baru sering terjadi, di dalam rumah tangganya yang baru yang dilakukan oleh mertuanya.
  4. Kemungkinan juga dengan terdesaknya pendidikan kaum wanita dalam masyarakat Hindu, sehingga ada anggapan perkawinan itu adalah penyucian “upanayana” bagi kaum wanita dan suami adalah sebagai gurunya.

Sikap umum yang biasa timbul sebagai suatu reaksi terhadap kaum wanita dalam masyarakat Hindu adalah karena kurang sekali adanya perasaan simpati, sehingga sering wanita itu jatuh ke lembah penghinaan, perkosaan, menjadi tawanan musuh, sehingga timbul pikiran tidak mau menerima kembali sebagai sediakala. Suatu contoh yang jelas, mendapat keterangan secara tidak langsung dari kitab Ramayana, di mana Dewi Sita yang pernah hidup dalam tawanan Rahwana Raja Alengka, Rama tidak mau menerimanya sebelum menunjukkan kesetiaan dan kesuciaannya. Walaupun demikian kita masih pula menjumpai keterangan di mana kejadian serupa, Dharmasastra dan Purana, tidak dapat dipersalahkan kaum wanita, karena kelemahan-kelemahannya, tetapi merekla hendaknya diperlakukan secara simpatis.

Rupa-rupanya sikap seperti itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan jaman, sesuai pula dengan situasi dan kondisi masyarakat. Prilaku yang terdapat dalam Weda dan Dharmasastra, dapat bertahan sampai abad ke-IX, setelah itu banyak terjadi pengaruh-pengaruh budaya luar, peperangan-peperangan yang terjadi, lebih-lebih antara raja-raja yang beragama Hindu. Mulai abad ke-XI, sikap masyarakat terhadap kaum wanita itu sudah semakin berkurang dan sikap kurang menghargai, sehingga merupakan duri dalam perkembangan masyarakat Hindu. Maka timbullah budak wanita dan timbul pula ketakutan-ketakutan, agar anaknya tidak mendapatkan perlakuan sedemikian rupa, sehingga terjadilah gadis-gadis pingitan, yang tidak boleh keluar rumah.

Memperhatikan pertumbuhan-pertumbuhan yang telah dikemukakan secara historis, maka sudah cukup jelas, dapat dikatakan bahwa : sebenarnya kedudukan kaum wanita dalam masyarakat Hindu itu adalah amat tinggi, sederajat pula dengan kedudukan kaum pria, sehingga semestinya tidak ada tuntutan emansipasi wanita. Tetapi belakangan dengan banyaknya pengaruh-pengaruh budaya di luar Hindu baik langsung maupun tidak langsung, adanya peperangan-peperangan, sehingga muncullah akibat-akibat yang tidak diharapkan tersebut.

Adapun akibat-akibat itu antara lain, ialah :

  1. Dalam pewarisan, wanita mempunyai kedudukan yang amat kecil. Hal ini mari kita tinjau sistim Hukum Waris yang hidup dan berkembang di Bali (Hindu).
  2. Pembatasan-pembatasan tentang adanya kawin janda dan hak bersuara dalam rumah tangga.
  3. Dan banyak lagi permasalahan-permasalahan yang harus kita bicarakan secara mengkhusus.

Kedudukan Kaum Wanita Bali-Hindu dalam Keluarga dan Pewarisan

Sistem kekeluargaan patrilineal di Bali dikenal dengan ka-Purusa, yang dianut oleh orang-orang Bali Hindu, menyebabkan hanya keturunan berstatus ka-purusa yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan swadharma/tanggung jawab keluarga, baik dalam hubungan dengan Parhyangan, Pawongan maupun Palemahan, hanya keturunan yang berstatus Purusa sajalah yang memiliki swadikara/hak, terhadap harta warisan, sementara keturunan yang berstatus pradhana (perempuan), tidak mungkin dapat meneruskan swadharma, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga/ninggal kedaton dan oleh karena itu, dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga. Konsekuensi lainnya adalah bahwa warisan yang tidak dapat dibagi, dikuasai oleh anak laki-laki pertama dan terakhir dalam keluarga. Hal ini diperkuat dengan Paswara Pewarisan bagi umat Hindu di Bali, yang dikeluarkan oleh Residen Bali dan Lombok pada tanggal 13 Oktober 1900.

Mereka yang dikatagorikan ninggal kedaton menurut Hukum Adat Bali dan oleh karena itu tidak berhak atas harta warisan adalah :

  • Perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa
  • Laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyentana
  • Anak yang dipecat sebagai anak oleh orang tuanya (pegat mapianak)
  • Meninggalkan keluarga (ngumbang) dalam waktu puluhan tahun dan tidak diketahui domisilinya
  • Telah diangkat anak atau diangkat cucu
  • Menyerahkan diri (makidihang raga) atas kemauan sendiri
  • Tidak lagi memeluk Agama Hindu.

Sistem kekeluargaan ka-purusa dan konsep ninggal kedaton dan penguasaan warisan yang tidak dapat dibagi oleh anak laki-laki pertama atau terakhir, masih relevan dipertahankan, tetapi Paswara 1900 dan ketentuan awig-awig, tidak tertulis yang kurang memberikan perhatian kepada wanita yang belum kawin atau tidak kawin dan janda yang mempunyai keturunan dalam pembagian harta warisan, patut disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Atas dasar hal itu maka dalam hubungan dengan pewarisan bagi umat Hindu khususnya kaum wanita, diatur sebagai berikut :

Warisan dilihat dari nilai ekonomi :

  1. Warisan yang tidak bernilai ekonomi
  2. Warisan yang memiliki nilai ekonomi atau harta warisan

Harta warisan dilihat dari pembagian :

  1. Harta warisan yang dapat dibagi
  2. Harta warisan yang tidak dapat dibagi

Harta warisan dilihat dari asalnya :

  1. Harta warisan peninggalan leluhur (harta pusaka)
  2. Harta warisan peninggalan orang tua (harta guna kaya)

Kedudukan suami istri serta anak terhadap harta pusaka dan harta guna kaya, antara lain :

  1. Suami dan istrinya serta saudara laki-laki suami dan istrinya, mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha untuk menjamin bahwa harta pusaka dapat diteruskan kepada anak dan cucunya, untuk memelihara atau melestarikan warisan yang tidak mempunya nilai ekonomi.
  2. Suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta guna kaya atau harta yang diperoleh selama dalam status perkawinan.
  3. Atas kesepakatan suami dan istrinya, harta gunakaya dapat dibagikan kepada anak-anaknya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai duwe tengah (harta bersama), yang dikuasai dan bukan dimiliki oleh anak pertama atau terakhir yang nguwubang (melanjutkan swadharma atau tanggung jawab) orang tuanya.
  4. Anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan yang belum kawin, serta anak angkat laki-laki dan anak angkat perempuan yang belum kawin, mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta gunakaya orang tuanya.
  5. Anak kandung laki dan anak angkat laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyentana, serta anak kandung perempuan dan anak angkat perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa, serta anak yang diangkat anak oleh pasangan suami istri, berhak atas harta gunakaya orang tuanya, sesuai dengan azas asuwun dan ategen, atau perbandingan 1 : 2. Dalam hal ini berarti, seseorang anak kandung laki-laki atau anak angkat laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyentana, anak kandung perempuan atau anak angkat perempuan, yang melangsungkan perkawinan biasa, dan seorang anak yang diangkat anak, sepanjang yang bersangkutan masih memeluk Agama Hindu, akan mendapatkan 1 bagian, sedangkan saudaranya yang melanjutkan tanggung jawab (swadharma) penuh orang tuanya, akan mendapatkan 2 bagian.
  6. Anak yang ninggal kedaton, kecuali seperti yang tertuang dalam no. 5 di atas, tidak berhak atas harta warisan, tetapi dapat diberikan bekal (jiwa dana) oleh orang tuanya dari harta guna kaya atau bekal dari saudaranya.
Advertisements

One thought on “Kedudukan Wanita Dalam Masyarakat Hindu

  1. Nawegang Nunas tulung jro, titiang saking ds manggis medue masalah sapuniki:
    Wenten pasutri Hanya punya anak perempuan 1 or(anak tunggal), setelah dewasa lalu menikah keluar desa, setelah punya anak 1 ybs cerai/pulang kerumah ortunya, setelah sekian lama lalu kedua ortunya meninggal, ortunya meninggalkan tanah pusaka, sejauh mana hak anaknya yg sudah pernah menikah itu thd tanah pusaka iru.? Sebab ada pewaris lainnya (misan/mindon purusa)? Mohon jawaban. Atas penjeladannya titiang ngaturang suksma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s