Sanitasi – Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi dan Drainase

Pengembangan Jaringan Prasarana Irigasi

Pengembangan Jaringan Prasarana Irigasi melalui :

  • optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah ada pada masing-masing Daerah Irigasi (DI) melalui penyempurnaan jaringan dan bangunan irigasi serta penyediaan sumber-sumber air untuk irigasi;
  • keterpaduan sistem sistem pengelolaan irigasi antar sektor dan antar wilayah;
  • penyediaan air irigasi dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya;
  • penyediaan air irigasi direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam pada setiap daerah irigasi;
  • optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada DI di wilayah kabupaten atau antar DI yang terintegrasi dengan DI Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Gianyar;
  • keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi;
  • pengelolaan aset irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin; dan
  • dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati.

Kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi (DI) seperti ditampilkan pada tabel di bawah ini.

No

Daerah Irigasi

Luas Areal

Kewenangan

 (Ha)

1

DI Mambal               5.963,00

Pemerintah Pusat

2

DI Kedewatan               3.635,00

Pemerintah Pusat

3

DI. Luwus Carangasri               1.035,00

Pemerintah Provinsi

4

DI. Tungkup               1.092,00

Pemerintah Provinsi

5

DI. Cangi                  872,00

Pemerintah Provinsi

6

DI. Pama Palean                  353,00

Pemerintah Provinsi

7

DI. Tinjak Menjangan                  436,00

Pemerintah Provinsi

8

DI. Munggu               1.092,00

Pemerintah Provinsi

9

DI. Gerana               1.027,00

Pemerintah Provinsi

10

DI. Kedewatan               1.387,00

Pemerintah Provinsi

11

DI. Batan Badung                  126,00

Pemerintah Kabupaten

12

DI. Batu Lantang                    60,00

Pemerintah Kabupaten

13

DI. Blong Puitan                  194,00

Pemerintah Kabupaten

14

DI. Buangga                  312,00

Pemerintah Kabupaten

15

DI. Bukian                  115,00

Pemerintah Kabupaten

16

DI. Cangi                  648,00

Pemerintah Kabupaten

17

DI. Gangga                  156,00

Pemerintah Kabupaten

18

DI. Kapal                  913,00

Pemerintah Kabupaten

19

DI. Latu                  155,00

Pemerintah Kabupaten

20

DI. Luwus Carangsari                  596,00

Pemerintah Kabupaten

21

DI. Mergaya                  192,00

Pemerintah Kabupaten

22

DI. Pacung                    78,00

Pemerintah Kabupaten

23

DI. Penarungan                  324,00

Pemerintah Kabupaten

24

DI. Sandakan                  154,00

Pemerintah Kabupaten

25

DI. Sulangai                    71,00

Pemerintah Kabupaten

26

DI. Taman II                    99,00

Pemerintah Kabupaten

27

DI. Tinjak Menjangan                    81,00

Pemerintah Kabupaten

28

DI. Tirtamangu                  114,00

Pemerintah Kabupaten

29

DI. Tirtayasa                  128,00

Pemerintah Kabupaten

30

DI. Tungkub                  636,00

Pemerintah Kabupaten

31

DI. Ulun Tanjung                  135,00

Pemerintah Kabupaten

32

DI. Ulun Uma                    72,00

Pemerintah Kabupaten

33

DI. Apuan                    36,00

Pemerintah Kabupaten

34

DI. Belong                    41,00

Pemerintah Kabupaten

35

DI. Blahkiuh                    15,00

Pemerintah Kabupaten

36

DI. Bukti                    21,00

Pemerintah Kabupaten

37

DI. Dukun                    29,00

Pemerintah Kabupaten

38

DI. Guming                    15,00

Pemerintah Kabupaten

39

DI. Nungnung                    50,00

Pemerintah Kabupaten

40

DI. Pacung II                    26,00

Pemerintah Kabupaten

41

DI. Pama Palean                    40,00

Pemerintah Kabupaten

42

DI. Punggul                    14,00

Pemerintah Kabupaten

43

DI. Sagu                    17,00

Pemerintah Kabupaten

44

DI. Sangeh                    18,00

Pemerintah Kabupaten

45

DI. Sengempel                    47,00

Pemerintah Kabupaten

46

DI. Taman I                    31,00

Pemerintah Kabupaten

47

DI. Umapoh                    36,00

Pemerintah Kabupaten

Pengendalian Daya Rusak Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir

Sistem drainase dan pengendalian banjir meliputi :

  • Pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai/tukad utama, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di tepi jalan dan jaringan tersier berupa saluran – saluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan;
  • Pembangunan sistem jaringan drainase terpadu antara sistem makro dengan sistem mikro mengikuti sistem jaringan eksisting dan daerah tangkapan air hujan (catchment area) sehingga limpasan air hujan (run off) dapat dikendalikan mengikuti jaringan yang ada;
  • Peningkatan kapasitas sungai dan jaringan drainase melalui normalisasi alur sungai, pembuatan saluran gendong, pembuatan kolam retensi pada muara Tukad Mati, penggelontoran jaringan drainase secara rutin, pengalihan sebagian aliran air melalui pembuatan sodetan, pembuatan polder dilengkapi sistem pengendali dan pompa;
  • Pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampung sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan; dan pemisahan antara jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah.

Kriteria Jaringan Prasarana Irigasi dan Drainase

Sistem jaringan prasarana irigasi dan drainase ditetapkan dengan kriteria:

Jaringan irigasi dengan kriteria :

  • jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya;
  • jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya; dan
  • jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, tersier, box kuarter, serta bangunan pelengkapnya.

Penyediaan air irigasi dengan kriteria :

  • air irigasi langsung dari sumber air permukaan meliputi sungai dan waduk; dan
  • air irigasi dari cekungan air tanah.

Pengaturan air irigasi dengan kriteria :

  • didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi;
  • pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing;
  • pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan;
  • pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan; dan
  • penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (subak).

Sistem jaringan prasarana pengendalian daya rusak air ditetapkan dengan kriteria:

  • sistem drainase makro dengan kriteria :
  • menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (catchment area);
  • menampung aliran yang berskala besar dan luas seperti saluran drainase primer, kanal-kanal atau sungai-sungai; dan
  • periode ulang sistem makro adalah antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun dan pengukuran topografi yang detail mutlak diperlukan dalam perencanaan sistem drainase ini.

Sistem drainase mikro dengan kriteria :

  • menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan, saluran di sepanjang sisi jalan, saluran/selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota dan lain sebagainya dimana debit air yang dapat ditampungnya tidak terlalu besar; dan
  • periode ulang sistem mikro adalah 2 (dua), 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun tergantung pada tata guna lahan yang ada.

Sistem saluran drainase primer dengan kriteria :

  • saluran primer berfungsi mengalirkan air langsung ke daerah pembuangan akhir, antara lain, sungai dan/atau kanal;
  • saluran primer dapat berupa sungai kecil alami yang dibersihkan atau berupa saluran baru; dan
  • membangun benteng dan pintu air pada areal pasang surut.

Sistem saluran drainase sekunder dengan kriteria :

  • saluran sekunder bermuara ke saluran primer;
  • saluran sekunder berfungsi menampung air dari saluran tersier dan juga sebagai batas blok; dan
  • jarak antar saluran sekunder 400 m (empat ratus meter) sampai dengan 500 m (lima ratus meter) dengan panjang sesuai keadaan.

Sistem saluran drainase tersier dengan kriteria :

  • saluran tersier bermuara ke saluran sekunder;
  • saluran tersier berfungsi mengalirkan air ke seluruh sekunder dan menampung air dari areal tanaman; dan
  • interval saluran tersier tergantung kondisi drainase di lapangan, maksimum satu saluran untuk dua baris tanaman.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s