Sanitasi – Upaya Pemenuhan Target Air Minum dan Sanitasi Dasar

Upaya Yang Diperlukan Dalam Pemenuhan Target Akses Air Minum dan Fasilitas Sanitasi Dasar

Melihat pencapaian target MDGs khususnya bidang air minum yang masih stagnan, beberapa upaya harus dilakukan dengan serius. Upaya yang diperlukan ini berlandaskan pada pilar-pilar peningkatan pengetahuan akan penyediaan air minum, kerjasama para pemangku kepentingan, pengembangan kemampuan masyarakat lokal dalam penyediaan air minum, serta konservasi sumber air baku.

.

Air Minum

Penguatan peraturan perundangan serta kebijakan mengenai air minum.

Saat ini telah diterbitkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Dalam undang-undang ini dijelaskan pengaturan sumber daya air dari hulu hingga hilir. Sebagai turunan UU SDA ini, dikeluarkan PP Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya telah dirumuskan Kebijaksanaan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk di antaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM ) sebagai rujukan strategis dalam penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan. Diharapkan, melalui mekanisme insentif dan disinsentif dalam peraturan perundangan ini, pencapaian tujuan MDGs menjadi lebih terpacu serta laju perusakan atas sumber daya air menjadi lebih berkurang.

Penguatan kelembagaan penyelenggara penyediaan air minum.

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas manajemen operator air minum sehingga penyelenggaraannya menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran kepada masyarakat miskin, sesuai dengan amanat MDGs.

Kerjasama para pemangku kepentingan.

Dari sisi pemerintahan, terdapat banyak institusi yang terlibat dalam penyediaan air minum di masyarakat. Selain itu, sifat air yang lintas wilayah menyebabkan pengaturannya pun menjadi tanggung jawab banyak pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dalam kesetaraan menjadi kata kunci dalam keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut. Selanjutnya, peran swasta dalam penyediaan air minum juga perlu ditingkatkan, baik di perkotaan maupun perdesaan, baik dalam lingkup Corporate Social Responsibility (CSR) maupun kemitraan swasta di sektor publik (Public Private Partnership).

Penguatan sistem informasi manajemen, termasuk di dalamnya adalah pendataan.

Hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam kegiatan perencanaan hingga monitoring dan evaluasi program. Selain itu, pendataan yang kuat akan mengurangi tumpang tindih antar program serta membantu identifikasi wilayah/penduduk yang kurang akses air minumnya.

Pengembangan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan.

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwasanya masyarakatlah yang paling tahu kebutuhan dan kemampuan mereka sendiri. Selain meringankan beban pembiayaan Pemerintah, dari pembelajaran selama ini, penyediaan air minum oleh masyarakat menempati peringkat keberlanjutan yang tinggi. Kata kuncinya adalah rasa memiliki yang tinggi di masyarakat, yakni ketika mereka ditempatkan sebagai subyek dalam penyediaan air minum tersebut.

Konservasi sumber air baku, termasuk di dalamnya pengelolaan limbah industri maupun domestik.

Upaya ini meliputi pengaturan tata guna lahan berupa pengembalian fungsi lahan sebagai daerah tangkapan air hujan serta penanaman hutan yang gundul. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan badan air (sungai, danau, rawa, dan situ/embung) melalui pengawasan yang ketat atas buangan limbah industri. Selanjutnya, di tingkat domestik perlu dilakukan perbaikan sarana sanitasi seperti tangki septik, saluran limbah cuci dan dapur, saluran drainase, serta sampah padat. Hal ini dilakukan untuk melindungi 40 persen lebih masyarakat pengguna air minum dari sumber non-perpipaan terlindungi agar tetap mendapatkan kualitas air yang memadai.

.

Sanitasi Dasar

Berkaitan dengan masalah sanitasi dasar, terdapat beberapa uapaya dalam rangka mencapai target penurunan proporsi penduduk tanpa akses fasilitas sanitasi dasar yang layak pada 2015, yaitu:

Mengembangkan kerangka kebijakan dan institusi.

Kepastian pembagian peran di antara institusi yang terlibat, termasuk menetapkan institusi yang memegang peran utama dalam pembangunan air limbah amat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sanitasi. Termasuk pula dalam hal ini kesepakatan pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Advokasi dan promosi kebijakan peningkatan kualitas sanitasi dasar diperlukan untuk menjadikan sanitasi dasar sebagai prioritas program pembangunan di pusat maupun daerah.

Mengubah perilaku hidup bersih dan sehat.

Hal ini ditempuh melalui metode CLTS (Community Lead Total Sanitation), yang memicu masyarakat untuk mengubah kebiasaan buang air besar sembarangan menjadi lebih tertutup buangan tinjanya. Selain itu, kegiatan seperti kampanye publik, mediasi, dan fasilitasi kepada masyarakat mengenai perlunya perilaku hidup bersih dan sehat perlu digalakkan. Perubahan perilaku masyarakat juga diperlukan untuk mengembangkan budaya penghargaan dan hukuman (reward and punishment) terhadap partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan.

Meningkatkan kapasitas masyarakat.

Meningkatkan kapasitas masyarakat berdasarkan pendekatan tanggap kebutuhan (demand responsive approach/demand driven), partisipatif, pilihan yang diinformasikan (informed choice), keberpihakan pada masyarakat miskin (pro-poor), gender, pendidikan, dan swadaya (self-financing)

Mengembangkan model penyediaan fasilitas sanitasi dasar di perkotaan.

Mengembangkan model penyediaan fasilitas sanitasi dasar di perkotaan seperti Program Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat). Hal ini menjadi jalan keluar untuk lahan perkotaan yang sempit, yakni dengan menyediakan sistem pengolahan tinja komunal. Selain menghemat lahan, sistem yang dibangun lebih ramah lingkungan. Keterlibatan masyarakat ini dilakukan sejak perencanaan awal, desain, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan Dengan keterlibatan masyarakat, sistem ini diharapkan lebih berkelanjutan serta pendanaannya menjadi lebih ringan.

Mengembangkan sistem database dan informasi untuk sanitasi dasar.

Hal ini akan membantu dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program sekaligus menjadi bahan baku untuk program advokasi dan kampanye publik. Sistem database yang baik akan bermanfaat dalam pengalokasian sumber-sumber pembiayaan sanitasi dasar kepada masyarakat secara optimal.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s