Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

Latar Belakang

Pemerintah sangat berharap bisa memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi Pegawai Negeri Sipil. Melalui Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang saat ini masih digodok bersama DPR, pemerintah mengajukan pasal khusus yang mewajibkan pemerintah agar memberikan gaji yang adil dan layak kepada PNS, serta menjamin kesejahteraan PNS.

“Itu bunyi ketentuan pasal 72 di RUU ASN,” ungkap Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Tasdik Kinanto di Jakarta, kemarin.

UU ASN (Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara) telah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis (19/12) lalu. Tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut adalah mengubah sistem birokrasi pemerintahan dengan tujuan melayani masyarakat lebih baik lagi.

Pengesahan tersebut disetujui oleh seluruh anggota dewan, dan Pramono Anung sebagai pimpinan rapat mengetok palu untuk simbolisasi telah disahkannya RUU tersebut di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Harapannya, dengan undang-undang ASN ini maka potensi penyalahgunaan wewenang pejabat yang berada di setiap instansi pemerintah, dapat dikurangi, dan bahkan dihilangkan. Ini untuk menyadarkan para PNS bahwa yang sebenarnya mereka layani itu atasan, melainkan masyarakat, ungkap Agun Gunanjar, Ketua Komisi II DPR.

“Undang-undang ini menempatkan PNS sebagai sebuah profesi yang bebas dari intervensi dan politik,” ujar Agun seperti dilansir laman Republika seusai sidang paripurna.

Latar belakangnya, lanjut Agun lagi, selama ini PNS belum bisa bersikap netral dan gampang ikut arus politik. PNS juga kerap melakukan lobi politik untuk mendapatkan promosi jabatan.

Dengan UU ini ke depannya karir aparatur negara tak tergantung pada kuasa pejabat instansi. Sistem karir terbuka berbasis manajemen SDM, serta mengedepankan merit sistem. Diharapkan birokrasi profesional akan berubah dan terbangun bila telah berlaku UU ASN.

“ASN tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebab nanti akan dibentuk lembaga yang mengurusnya yakni, Komisi Aparatur Sipil Negara,” ucap Agun lagi

Komisi itu nantinya yang mengatur manajemen ASN, dan menciptakan lembaga profesional, berkinerja, serta menjamin terciptanya merit sistem. Anggota komisi akan melalui sejumlah seleksi dan persyaratan yang tak mudah.


Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

Ditetapkannya batas usia pensiun PNS untuk pegawai pada jabatan administrasi menjadi 58 tahun dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengundang perhatian masyarakat luas. Banyak PNS terutama yang pada bulan Januari 2014 ini usianya sudah 56 tahun bertanya-tanya, kapan ketentuan itu berlaku. Apakah tetap menjadi PNS hingga 58 tahun, atau harus masuk purna tugas.

Hal itu cukup beralasan, karena undang-undang tentang ASN ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan. Menurut ketentuan, paling lambat 30 hari setelah disahkan DPR, undang-undang sudah berlaku meskipun belum ditandatangani Presiden. UU ASN yang disahkan DPR pada tanggal 19 Desember 2013, saat ini masih dalam proses untuk ditandatangani Presiden.

Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto mengatakan, PNS yang pensiun per 1 Febuari 2014 ke atas, otomatis usia pensiunnya diperpanjang dua tahun lagi. “Untuk pengaturan secara teknis, akan diterbitkan Surat Edaran Kepala BKN,” ujarnya Tasdik, di Jakarta, Rabu (08/01).

Lebih lanjut dikatakan, dengan perubahan batas usia pensiun (BUP) PNS dari 56 tahun menjadi 58 tahun bagi eselon III ke bawah (jabatan administrasi), dan untuk eselon II dan I (Jabatan Pimpinan Tinggi) menjadi 60 tahun, sekitar 11 ribu PNS akan tertahan masa pensiunnya. Mereka akan mendapat kesempatan untuk tetap mengabdi sebagai PNS.

UU ASN itu menegaskan, PNS dapat diberhentikan dengan hormat, antara lain karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pension dini, dan tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Selain itu, PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, menjadi anggota/pengurus partai politik, dan dihukum penjara paling singkat 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana berencana.

PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara spesifik diatur dalam pasal 91 ayat (1) UU ASN ini.

Pasca pengesahan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi undang-undang oleh DPR pada 19 Desember 2013, pemerintah langsung tancap gas untuk menyusun 19 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden yang diperintahkan oleh UU tersebut.

Sebenarnya DPR menghendaki seluruh PP dan Perpres harus sudah selesai paling lambat dua tahun setelah UU ini diundangkan. Namun Menteri PANRB Azwar Abubakar dan jajarannya berkomitmen untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan UU ASN itu lebih cepat, yakni dalam 6 bulan.

Untuk itu, Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan dalam 3 bulan ini akan dirampungkan 10 RPP. “Dalam tiga bulan ini kami targetkan bisa menyelesaikan setidaknya 10 RPP,” ujarnya usai menghadiri acara pisah sambut Kepala Biro Hukum dan KIP Kementerian PANRB, di Media Center, Kamis, (02/01).

Dalam kesempatan itu, Setiawan mengajak Kepala Biro Hukum dan KIP Herman Suryatman untuk proaktif bahu-membahu membantu penyusunan RPP dimaksud. “Kita harus bekerja ekstra keras, dan ekstra cepat. Sebab keterlembatan sehari saja, dampaknya akan sangat terasa, karena PP itu menyangkut PNS di seluruh tanah air,” tambahnya.

Di hadapan Wamen PANRB Eko Prasojo, Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto, Deputi Pelayanan Publik Mirawati Sujono, Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widyantini, Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmadja, Staf Ahli Kebijakan Publik Rusdiyanto, Asdep Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik M. Imanuddin, serta jajaran Biro Hukum dan KIP, Herman mengatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan tiga hal.

Tiga hal dimaksud adalah melanjutkan program dan kegiatan yang baik dari, kedua memperbaiki kekurangan yang ada, serta mendorong inovasi baru kinerja Biro Hukum dan KIP. “Kami harus berlari lebih kencang lagi,” ujarnya.


Pensiun Dini, Dapat Tunjangan Milyaran ??

Pemerintah didesak meluruskan isu pensiun dini yang akan mendapatkan uang miliaran rupiah. Pasalnya, isu tersebut telah menimbulkan berbagai persepsi di kalangan PNS. Bahkan banyak yang ingin mengajukan pensiun dini.

“Isu pensiun dini harus segera diatasi. Di masyarakat berkembang isu, bagi PNS yang mau pensiun dini akan dapat Rp 1,5 miliar,” kata Rahadi Sinambela, anggota Panja RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi II DPR RI dalam rapat dengan pemerintah, Senin (16/9).

Dia menambahkan, isu tersebut sangat mengganggu karena banyak PNS yang biasa-biasa (tidak punya jabatan struktural) segera ingin mengajukan pensiun dini. Dengan asalan dana tersebut bisa dipakai menjadi modal usaha.

“Karena mereka belum pernah lihat uang 1,5 miliar rupiah, jadi mereka mengaku ingin dipensiunkan dini saja,” ujar politisi PDIP ini.

Menanggapi hal itu Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Tasdik Kinanto mengungkapkan, batas usia pensiun telah dibeberkan dalam draft RUU ASN. Demikian juga tentang mekanisme pensiun dini.

“Jadi pensiun dini mendapatkan dana miliran itu tidak benar. PNS yang pensiun dini juga ada syarat-syaratnya,” tandasnya.



Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU-ASN) dapat didownload di SINI.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s