Pengembangan Aplikasi E-Government

egovernment

Cetak biru sistem aplikasi e-Government disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan dari sistem kepemerintahan yang harus diberikan oleh suatu Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya dan urusan administrasi serta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan Pemerintah Daerah, yang dipergunakan guna terselenggaranya sistem kepemerintahan daerah.

Fungsi-fungsi layanan, administrasi dan kelembagaan kemudian dikelompokan dalam grup-grup Blok Fungsi. Setiap grup Blok Fungsi terdiri dari satu atau lebih Modul Fungsi yang mencerminkan kelompok dari unit fungsi yang lebih kecil. Dengan demikian Modul adalah komponen dan merupakan bagian dari Blok Fungsi.

Dengan pendekatan ini, fungsi kepemerintahan kemudian dikelompokkan menjadi blok-blok fungsi dasar umum (pelayanan, administrasi, manajemen, pembangunan, keuangan, kepegawaian) dan fungsi lainnya, khususnya yang berkaitan dengan fungsi kedinasan dan kelembagaan.

Di sisi lain, cetak biru sistem aplikasi e-Government juga disusun berdasarkan pendekatan terhadap orientasi layanan yang disediakan sistem, apakah untuk internal pemerintahan atau masyarakat. Juga apaka fungsi utama sistem tersebut terutama disajikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik instansi pemerintah tertentu atau untuk kebutuhan yang sifatnya umum dan/atau mendasar.

Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan

Kelompok Blok Fungsi dan bagian-bagiannya (komponen Modul) disusun dalam sebuah Bagan Fungsi yang selanjutnya dalam dokumen cetak biru (blueprint) ini disebut sebagai Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan.

egov1

Kerangka Arsitektur Fungsi Kepemerintahan Dalam E-Government

egov2

Kerangka Arsitektur Fungsi Berbasis Kedinasan Dalam E-Government

Peta Solusi Aplikasi e-Government

Di sisi lain, sistem aplikasi dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fungsi kepemerintahan seperti yang telah didefinisikan dan dikelompokkan dalam Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan di atas. Dengan mempertimbangkan fungsi sistem aplikasi dan layanannya, sistem aplikasi tersebut kemudian disusun dan dikelompokkan dalam sebuah sistem kerangka arsitektur, yang dalam dokumen blueprint selanjutnya disebut Peta Solusi Aplikasi e-Government.

Dalam peta solusi aplikasi e-Government, sistem aplikasi dikelompokkan melalui pendekatan matrik antara orientasi fungsi layanan dan sifat fungsi sistem aplikasi tersebut. Melalui pendekatan ini, sistem aplikasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut :

  1. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan kepada penggunanya (aplikasi front office)
  2. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi kepemerintahan, serta fungsi-fungsi kedinasan dan kelembagaan (aplikasi back office)
  3. Kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan umum, diperlukan oleh setiap pengguna atau setiap sistem aplikasi lain yang lebih spesifik. Sifat layanan aplikasi dasar biasanya back-office.

egov3

Peta Solusi Aplikasi e-Government

Untuk setiap kelompok sistem tersebut, masing-masing dibagi lagi ke dalam tiga sub-grup berdasarkan orientasi pengguna yang dilayaninya, sebagai berikut :

  1. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C : Government to Citizen)
  2. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B : Government to Business)
  3. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G : Government to Government)

Terakhir adalah kelompok fungsi umum yang memberikan layanan integrasi dan komunikasi antar sistem aplikasi, juga masalah sekuriti dan lain-lain.

Agar pelaksanaan kebijakan pengembangan e-Government dapat dilaksanakan secara sistematik dan terpadu, penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standarisasi dan panduan yang diperlukan harus konsisten dan saling mendukung. Oleh karena itu perumusannya perlu mengacu pada kerangka yang utuh, serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembentukan pelayanan publik dan penguatan jaringan pengelolaan dan pengolahan informasi yang andal dan terpercaya.

Standar Kebutuhan Aplikasi

Mengingat pengembangan e-Government lingkupnya mencakup skala nasional, maka diperlukan kerangka komunikasi antar sistem e-Government untuk saling berhubungan dan saling bekerjasana (GIF – Government Interoperability Framework).

Disamping itu, sistem e-Government lingkup fungsinya juga cukup besar (menyangkut semua hal yang berhubungan dengan pemerintahan) sehingga dalam pembangunannya hampir dapat dipastikan melibatkan banyak vendor, sehingga diperlukan mekanisme komunikasi baku antar sistem, sehingga masing-masing sistem aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk layanan e-Government yang lebih besar dan kompleks.

Oleh karena itu, dalam membangun sistem aplikasi e-Government diperlukan standarisasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi yang akan menjamin bahwa komunikasi antar sistem tersebut dapat dilakukan oleh siapapun vendor pengembang sistem.

Berikut adalah Standar Kebutuhan Aplikasi yang harus dipenuhi oleh setiap sistem aplikasi e-Government, yaitu :

  1. Reliable : Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bug free
  2. Interoperable : Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem
  3. Scalable : Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar
  4. User Friendly : Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya
  5. Integrateable : Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain

Pengembangan Organisasi dan SDM

Pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan e-Government secara umum dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya.

Pranata Komputer adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan sistem informasi berbasis komputer di lingkungan instansi pemerintah. Pranata Komputer terdiri dari Pranata Komputer tingkat terampil dan Pranata Komputer tingkat ahli.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Pranata Komputer tingkat terampil adalah :

  • Berijasah SMU/D.I/D.II/D.III sesuai kualifikasi yang ditentukan;
  • Serendah-rendahnya mendudukan pangkat Pengatur Muda (Golongan Ruang II/a)
  • Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknologi informasi, kecuali bagi yang memenuhi Diploma Bidang Teknologi Informasi
  • Setiap unsur penilai prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP3), sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Pranata Komputer Tingkat Ahli adalah:

  • Serendah-rendahnya berijasah Sarjana (S-1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
  • Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda (Golongan Ruang III/a)
  • Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknologi informasi, kecuali S-1/D.IV bidang teknologi informasi
  • Setiap unsur penilai prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP3), sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

Tugas pokok Pranata Komputer adalah merencanakan, menganalisis, merancang, pengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

Advertisements

One thought on “Pengembangan Aplikasi E-Government

  1. Pingback: Analisis Website Pemerintahan | Atmojo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s