Visi E-Government di Kabupaten Badung

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebagaimana tersebut dalam RPJMD 2010 – 2015 Kabupaten Badung adalah :

“Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti dan Jagadhita Berlandaskan TRI HITA KARANA”

Sejalan dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tersebut, maka visi E-Government Kabupaten Badung dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Mendayagunakan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Membangun Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat Adil Sejahtera dan Ajeg”

Penetapan visi e-government ini mengandung makna bahwa e-government mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi secara luas; bahwa e-government mendukung dan mengupayakan terwujudnya visi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, bahwa e-government diterapkan secara selaras dengan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Di dalam perencanaan strategi pemerintah daerah sendiri secara tegas dinyatakan bawah e-government merupakan salah satu program yang akan dijalankan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan transparan (clean government).

Dengan demikian pengembangan e-government merupakan salah satu rencana yang telah dimajukan dalam kerangka pembangunan jangka menengah di Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan e-government harus dilaksanakan.

Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan e-government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur yang terdiri dari 4 (empat) lapis struktur, yaitu :

  1. Akses, yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik
  2. Portal Pelayanan Publik, yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait
  3. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi, yaitu organisasi pendukung (back-office) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik
  4. Infrastruktur dan Aplikasi Dasar, yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi dan penyaluran informasi, baik antar back-office, antar Portal Pelayanan Publik dengan back-office, maupun antara Portal Pelayanan Publik dengan jaringan internet, secara andal, aman dan terpercaya.

Struktur tersebut ditunjang oleh 4 (empat) pilar, yaitu penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, serta pemapanan peraturan dan perundang-undangan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s