Penerapan Teknologi Informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan perangkat komputasi, telekomunikasi dan internet serta penggunaan yang semakin meluas di masyarakat, maka pemerintah daerah perlu mengadopsi perkembangan teknologi tersebut dalam penyelenggaraan fungsi kepemerintahan sehari-hari dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Hal ini oleh pemerintah pusat telah dimulai dengan pencanangan pengembangan e-government melalui instrumen kebijakan Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia dan juga Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Adanya Inpres tersebut telah memberikan dasar dan arahan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai pemanfaatan ICT bagi penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

Berbagai studi dan penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh organisasi internasional menunjukkan bahwa kesiapan Indonesia masih rendah dan untuk memperbaikinya diperlukan inisiatif dan dorongan yang kuat dari pemerintah.

Pada saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan daerah berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, mayoritas situs pemerintah dan pemerintah daerah otonom berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan). Sedangkan tingkat tida( pemantapan) dan tingkat empat (pemanfaatan) belum tercapai.

Observasi secara lebih mendalam menunjukkan bahwa inisiatif tersebut di atas belum menunjukan arah pembentukan e-Government yang baik. Beberapa kelemahan yang menonjol adalah :

  1. Pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena persiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sisitem manajemen dan proses kerja pemerintah.
  2. Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-Government pada masing-masing instansi.
  3. Inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri; dengan demikian sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman dan terpercaya untuk mengitegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapatkan perhatian.
  4. Pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, sehingga jangkuan layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas pula.

Landasan Hukum

Landasan Hukum Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) tentang Pemerintah Daerah
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 (Perubahan Keppres Nomor 50 Tahun 2000) tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
  5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Infrastruktur Portal Pemerintah
  6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Menteri Komunikasi dan Informasi
  7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga
  8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Penerapan Teknologi Infomasi di Kabupaten Badung adalah :

  1. Meningkatnya mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah
  2. Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif
  3. Tercapainya perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan
  4. Tercapainya keselarasan antara pengembangan infrastruktur e-Government dengan kebutuhan dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan transparan
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s