Hambatan Pendayagunaan e-Government

E-Government telah dimanfaatkan di organisasi swasta dan telah dapat dirasakan manfaatnya secara luas. Implementasi e-Government sebaiknya dilakukan oleh institusi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah untuk mendukung perwujudan pemerintahan yang baik (good governance). Implementasi e-Government sangat diinginkan dalam pemerintahan di Indonesia, namun banyak tantangan maupun hambatan dalam implementasinya.

Menurut Rahardjo (2001), ada beberapa hambatan dalam implementasi e-Government di Indonesia antara lain :

  • Kultur berbagi (sharing) belum ada. Kultur berbagi (sharing) informasi dan mempermudah urusan belum membudaya di Indonesia.
  • Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan apa saja.
  • Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya kurang memiliki SDM yang handal di bidang TI. Sedangkan SDM yang handal ini sebagian besar ada di lingkungan industri/bisnis.
  • Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi di Indonesia belum tersebar secara merata. Terdapat di berbagai daerah masih belum tersedia saluran telepon atau bahkan aliran listrik, kalaupun ada harganya masih relatif mahal.
  • Tempat akses yang terbatas. Jumlah tempat akses informasi masih sangat terbatas.

Disamping hambatan di atas, terdapat pemahaman yang kurang dari pihak Pemerintah Daerah mengenai esensi dan tujuan penerapan e-Government ini. Selain pendapat bahwa konsep e-Government ini sangat menguntungkan dan dapat mempermudah proses layanan pemerintah ke masyarakat, namun di sisi lain masih ada yang berpendapat dan menyatakan keraguannya terhadap pendayagunaan e-Government. Pemerintah hanya menganggap konsep e-Government hanyalah semata-mata otomatisasi sistem, sehingga tidak mengubah cara kerja pemerintah/birokrasi. Oleh karena itu esensi dari tujuan penerapan konsep e-Government tidak akan tercapai (sumber dari: http://www. komunikasipublik.multiply.com, 2009).

TI sebagai sarana yang digunakan untuk implementasi e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia mempunyai berbagai : (1) efisiensi dan produktivitas dalam pembelanjaan TI, (2) kurang jelasnya investasi TI, (3) kurangnya koordinasi proyek TI, sehingga terjadi tumpang tindih dan tingkat integrasi rendah, (4) hambatan dalam pengelolaan administrasi TI. Masalah lain adalah masalah kearsipan, dimana agar penerapan e-Government dapat efektif dan efisien serta transparan, maka masalah pendokumentasian harus diperbaiki, karena diperlukan satu data-base yang tersentral misalnya pembuatan KTP maka diperlukan identitas setiap warga negara (Soedjito (2005)).Disamping masalah-masalah tersebut di atas, masalah infrastruktur belum memadai termasuk kurangnya tempat akses informasi merupakan tantangan dalam penerapan e-Government.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s